Gambaran umum alur pengadaan CCTV di instansi pemerintah, cara menyusun spesifikasi teknis yang jelas tanpa mengarah ke satu merek, menentukan retensi rekaman, dan dokumen yang perlu ada saat serah terima.
Pengadaan CCTV di instansi pemerintah mengikuti aturan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan salah satu jalur yang paling sering dipakai adalah e-purchasing melalui Katalog Elektronik yang dikelola LKPP. Kunci keberhasilannya ada di awal: spesifikasi teknis yang jelas, perhitungan retensi rekaman yang realistis, serta daftar dokumen serah terima yang disepakati sejak kontrak. Artikel ini memberi gambaran umum; ketentuan rinci selalu mengacu pada peraturan yang berlaku dan arahan unit pengadaan di instansi Anda.
Dasar aturan dan alur umum pengadaan CCTV
Pengadaan barang/jasa pemerintah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, termasuk Perpres Nomor 46 Tahun 2025, dan peraturan turunan dari LKPP. Karena aturan dan batasan nilainya dapat berubah, pejabat pengadaan dan UKPBJ di instansi Anda adalah rujukan utama untuk menentukan metode yang tepat.
Secara garis besar, alurnya sebagai berikut:
- Identifikasi kebutuhan. Area yang dipantau, jumlah titik, siapa operatornya, dan berapa lama rekaman harus disimpan.
- Penyusunan spesifikasi teknis dan perkiraan harga. Katalog Elektronik sering dipakai sebagai salah satu acuan harga pasar.
- Pemilihan metode. Misalnya e-purchasing melalui Katalog Elektronik bila produk dan jasanya tersedia di sana, atau metode lain sesuai nilai dan ketentuan.
- Pemesanan atau kontrak. Termasuk jadwal pengiriman, pemasangan, dan uji fungsi.
- Pelaksanaan dan uji terima. Barang dipasang, diuji bersama, lalu dituangkan dalam berita acara.
E-katalog CCTV dan pertimbangan TKDN
Katalog Elektronik memuat informasi produk seperti spesifikasi, harga, dan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bila produk tersebut sudah bersertifikat. Regulasi pengadaan mendorong penggunaan produk dalam negeri, dan pada kondisi tertentu mewajibkannya. Dalam praktik, ini berarti tim pengadaan perlu memeriksa nilai TKDN produk CCTV yang tersedia dan kewajiban yang berlaku untuk paket tersebut. Pastikan juga yang dibeli mencakup jasa pemasangan, bukan hanya barang, bila instansi tidak punya teknisi sendiri.
Menyusun spesifikasi teknis CCTV yang baik
Spesifikasi yang baik menjelaskan kinerja yang dibutuhkan, bukan menyalin brosur satu merek. Spesifikasi yang mengarah ke satu produk tertentu mempersempit persaingan dan bisa dipersoalkan. Hal yang sebaiknya tercantum:
| Komponen | Yang perlu ditulis |
|---|---|
| Kamera | Resolusi minimum, jenis lensa, jangkauan malam, ketahanan cuaca (IP rating) untuk luar ruang |
| Perekam | Jumlah channel, kompresi (mis. H.265), dukungan ONVIF, jumlah slot harddisk |
| Penyimpanan | Retensi dalam hari, bukan hanya kapasitas TB |
| Instalasi | Jenis kabel, pipa, tiang, titik listrik, UPS |
| Layanan | Garansi, waktu respons, pelatihan operator |
Sertakan denah titik kamera dengan keterangan tujuan tiap titik, misalnya "mengenali wajah di pintu utama" atau "melihat kendaraan di parkiran". Tujuan seperti ini membantu penyedia menawarkan lensa dan resolusi yang tepat. Gambaran kebutuhan per jenis lokasi bisa dilihat di solusi CCTV sekolah dan instansi.
Retensi rekaman: tentukan dalam hari
Pertanyaan yang sering muncul setelah ada kejadian adalah "rekaman minggu lalu masih ada?". Tetapkan sejak awal berapa hari rekaman harus tersimpan, lalu biarkan kapasitas harddisk mengikuti. Faktor yang memengaruhi adalah jumlah kamera, resolusi, kompresi, dan apakah rekaman terus-menerus atau berbasis gerakan. Cara menghitungnya ada di cara menghitung kapasitas harddisk CCTV. Tentukan juga siapa yang berwenang mengakses dan mengekspor rekaman, karena rekaman berisi data pribadi pegawai dan pengunjung.
Dokumen serah terima yang sebaiknya diminta
- Berita acara serah terima dan hasil uji fungsi setiap kamera, siang dan malam.
- Daftar perangkat beserta merek, tipe, dan nomor seri.
- Denah titik kamera terpasang (as-built) dan jalur kabel.
- Akun admin dan password dalam amplop tertutup, diserahkan ke pejabat yang ditunjuk.
- Kartu garansi, buku panduan, dan kontak layanan purna jual.
- Bukti pelatihan operator: memutar ulang, mencari kejadian, dan membackup rekaman.
- Dokumentasi foto sebelum dan sesudah pemasangan.
Dokumen ini memudahkan pemeriksaan dan sangat membantu ketika operator berganti atau perangkat perlu diklaim garansi.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah pengadaan CCTV wajib lewat e-katalog?
Tergantung ketersediaan produk di katalog, nilai paket, dan ketentuan yang berlaku saat itu. Konsultasikan dengan UKPBJ atau pejabat pengadaan instansi Anda.
Apakah pemeliharaan bisa masuk dalam pengadaan yang sama?
Bisa dirancang sebagai bagian dari paket atau sebagai pengadaan terpisah. Yang penting, cakupan dan jangka waktunya tertulis jelas.
Bagaimana bila instansi sudah punya CCTV lama?
Lakukan inventarisasi dulu. Kabel dan sebagian kamera mungkin masih layak dipakai, sehingga spesifikasi baru bisa fokus pada perekam atau titik tambahan.
Diskusikan kebutuhan pengadaan instansi Anda
SLASH CCTV berpengalaman menangani proyek untuk institusi, beberapa di antaranya tercantum di halaman klien. Instansi di Bandar Lampung, Metro, Bandar Jaya, dan kabupaten sekitarnya dapat meminta bantuan penyusunan kebutuhan dan survei melalui layanan pengadaan instansi. Instansi di luar Lampung bisa berkonsultasi soal spesifikasi via WhatsApp, sedangkan pengiriman perangkat mengikuti ketentuan pengiriman kami.
Keamanan siswa, pegawai, dan aset — dengan penawaran resmi, pembelian lewat SIPLah (dana BOS) dan e-Katalog Inaproc.